BMRTIMES.COM, BOLTARA – Memperkuat konsolidasi hukum dan kelembagaan hingga ke tingkat desa menjadi fokus utama safari _road show_ Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, di wilayah Bolaang Mongondow Raya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dan DPC ASLINMAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) periode 2026–2031, yang berlangsung khidmat di Gedung Wanita Kabupaten Boltara, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan diawali dengan persembahan tarian adat daerah yang mencerminkan penghormatan, keramahan, serta kekayaan kearifan lokal masyarakat Boltara. Prosesi ini menjadi pembuka bagi agenda strategis yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan peningkatan peran masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan taat hukum.
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kajati Sulut didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kusbiantoro, S.Sos., S.H., M.H., Koordinator Bidang Intelijen Domo Pranoto, S.H., M.H., serta perwakilan Asisten Intelijen Alkaf, S.H., M.H.
Hadir pula Plt. Bupati Boltara Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., Ketua DPRD Boltara Hj. Dewi Zandra Astuti Mondo, Kepala Kejaksaan Negeri Boltara Agus Tri Hartono, S.H., M.H., Wakapolres Boltara Kompol Abdul Rahman Faudji, S.H., M.H., serta unsur TNI, Pengadilan Negeri, pemerintah daerah, organisasi desa, dan jajaran terkait lainnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Boltara dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., Ketua DPD ABPEDNAS Sulut Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P., Sekretaris DPD Srikandi Jaga Desa Sulut Dr. Christy Natalia Rondonuwu, S.E., M.M., serta Ketua DPD ASLINMAS Sulut Brian Janny Waleleng, S.H., M.Kn. Kegiatan ini juga diikuti pimpinan perangkat daerah, camat, sangadi/lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, serta jajaran Satpol PP dan Linmas se-Kabupaten Boltara.
Penguatan Peran Desa dan Kelurahan
Dalam prosesi pelantikan, Plt. Kajati Sulut secara resmi mengukuhkan Ening Sutrisni Adam, S.ST., sebagai Ketua DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Boltara dan Abdul Hais Hassan, S.Pd., sebagai Ketua DPC ASLINMAS Kabupaten Boltara untuk masa bakti 2026–2031.
Dalam arahannya, Ferrytass menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian atau pengesahan kepengurusan, melainkan langkah awal untuk memperkuat kapasitas kelembagaan berbasis desa dan kelurahan.
Melalui program unggulan “JAGA DESA” (Jaksa Garda Desa dan Kelurahan), ia mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum di tingkat desa, sekaligus mendorong pencegahan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran desa.
Plt. Kajati Sulut juga menginstruksikan agar konsolidasi organisasi segera dipercepat, termasuk pendataan dan pendaftaran anggota melalui aplikasi ASLINMAS hingga menjangkau desa-desa di pelosok wilayah Boltara.
Sulawesi Utara Catat Capaian Nasional
Pada kesempatan tersebut, Ferrytass turut menyampaikan apresiasi atas capaian Sulawesi Utara di tingkat nasional dalam pengembangan keanggotaan organisasi.
Sulawesi Utara tercatat menempati peringkat pertama keanggotaan Srikandi Jaga Desa dengan 19.141 anggota, serta peringkat kedua keanggotaan ABPEDNAS dengan 32.778 anggota.
Capaian ini dinilai sebagai modal penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kesadaran hukum.
Ia pun mendorong jajaran DPC ASLINMAS Boltara untuk mengambil peran aktif dalam meningkatkan jumlah keanggotaan, memperluas jangkauan organisasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan unsur terkait lainnya.
Melalui pelantikan ini, diharapkan Srikandi Jaga Desa dan ASLINMAS Boltara mampu menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, memperkuat kepatuhan terhadap hukum, serta mewujudkan desa dan kelurahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Penguatan kelembagaan dari desa menjadi salah satu langkah penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin tertib, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.***
Editor : Sandy Bawoel
