BMRTIMES.COM, BOLSEL — Memperkuat sinergi penegakan hukum dan kelembagaan desa menjadi fokus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) melalui pelantikan dan pengukuhan pengurus organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Selasa (20/10).
Dalam agenda tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus DPC Srikandi Jaga Desa serta DPC ASLINMAS Kabupaten Bolsel untuk periode 2026–2031. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran organisasi masyarakat dalam mendukung kesadaran hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, tertib, serta akuntabel.
Plt. Kajati Sulut hadir didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Sulut Kusbiantoro, S.Sos., S.H., M.H.; Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sulut Domo Pranoto, S.H., M.H.; serta Alkaf, S.H., M.H., yang mewakili Asisten Intelijen Kejati Sulut.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolsel dan Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid. Turut hadir anggota DPRD Bolsel, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Tasjrifin Muljana Abdul Halim, S.H., M.H., Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Dumoga Prima Poluakan, S.H., M.H., serta Sekretaris Daerah Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, S.STP., M.AP.
Hadir pula Kabag Ren Polres Bolsel AKBP Ahmad Bestari yang mewakili Kapolres Bolsel dan Danramil 1303-08/Bolaang Uki Kapten Inf. M. Ihwan yang mewakili Dandim 1303/Bolaang Mongondow.
Dari unsur organisasi kemasyarakatan, kegiatan ini dihadiri Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Sulawesi Utara Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P., Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Provinsi Sulawesi Utara Ns. Gresty Natalia Maria Masi, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB., serta Ketua DPD ASLINMAS Provinsi Sulawesi Utara Brian Janny Waleleng, S.H., M.Kn., bersama jajaran masing-masing.
Dalam prosesi tersebut, Ns. Gresty Natalia Maria Masi dikukuhkan sebagai pimpinan DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Bolsel, sedangkan Brian Janny Waleleng dikukuhkan sebagai pimpinan DPC ASLINMAS Kabupaten Bolsel untuk masa bakti 2026–2031. Sementara itu, pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Bolsel telah lebih dahulu dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebelumnya, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H.
Bukan Sekadar Seremonial, Dorong Peran Aktif hingga Pelosok Desa.
Dalam arahannya, Plt. Kajati Sulut Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah awal untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Melalui program unggulan JAGA DESA (Jaksa Garda Desa dan Kelurahan), ia mendorong para pengurus yang baru dilantik agar segera menjalankan peran secara aktif, memperkuat konsolidasi organisasi, serta melakukan pendataan dan penguatan kelembagaan hingga ke pelosok desa.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong terciptanya pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang lebih tertib dan bertanggung jawab.
Pengukuhan di Kabupaten Bolsel ini merupakan bagian dari rangkaian _road show konsolidasi kelembagaan desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Kejati Sulut. Kegiatan serupa sebelumnya telah menjangkau sejumlah daerah, antara lain Manado, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, hingga Bolaang Mongondow Timur.
Perkuat Kolaborasi untuk Desa yang Tertib dan Sejahtera
Sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan organisasi kemasyarakatan menjadi unsur penting dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan di tingkat desa.
Melalui penguatan kelembagaan ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan ASLINMAS, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Kejati Sulut untuk terus mendorong pendekatan preventif melalui edukasi dan pendampingan hukum, sehingga potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diantisipasi sejak dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan penguatan organisasi dan kerja sama lintas sektor, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diharapkan semakin mampu mewujudkan desa yang tertib hukum, aman, kondusif, dan berdaya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
