BMRTIMES.COM, MANADO – Kabar baik bagi para pekerja di Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465, naik 8,02 persen atau Rp320.835 dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebesar Rp4.002.630.
Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dalam agenda resmi yang berlangsung di Auditorium Wisma Negara, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jumat (20/11/2026).
Hadir dalam agenda penting tersebut Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, yang mendampingi Gubernur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara.
Kenaikan UMP sebesar 8,02 persen tersebut dihitung menggunakan nilai alfa 0,74 dan secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027.
Dalam keterangannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa kebijakan pengupahan ini tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan nominal upah, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Berbagai aspek menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan besaran UMP tersebut, di antaranya kondisi force majeure yang terjadi di Sulawesi Utara, kebutuhan meningkatkan kesejahteraan serta daya beli pekerja, hingga pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif bagi para pengusaha dan pelaku usaha.
UMP Sulawesi Utara Tahun 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Gubernur pun mengimbau seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk menaati dan melaksanakan ketentuan pengupahan tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi ini dinilai menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, serta memberikan kepastian bagi pekerja maupun pemberi kerja.
Sementara itu, kehadiran Plt. Kajati Sulawesi Utara bersama unsur Forkopimda dalam agenda tersebut mencerminkan kuatnya sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah.
Kolaborasi lintas institusi ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui penetapan UMP Tahun 2027 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu menghadirkan kebijakan pengupahan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjaga keberlangsungan dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan.***
Editor : Sandy Bawoel







