BMRTIMES.COM, MANADO – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menggelar kegiatan Konsolidasi Teknis Bidang Tindak Pidana Umum se-Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Plt Kajati Sulut Dr. Feri Tas, S.H,.M.Hum. M.Si, dengan mengangkat tema “Putusan Bebas dan Putusan yang Belum Dieksekusi”, pada 18–20 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 85–87, Kota Manado, ini menjadi wadah konsolidasi dan koordinasi jajaran bidang Tindak Pidana Umum di lingkungan Kejaksaan se-Sulawesi Utara.
Peserta kegiatan melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PAPBB), serta dua orang jaksa yang menangani perkara tindak pidana umum dari masing-masing satuan kerja.
Mengusung tema yang berkaitan dengan putusan bebas dan putusan yang belum dieksekusi, konsolidasi teknis ini diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana umum.
Selain itu, pembahasan mengenai putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi menjadi perhatian penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan secara optimal, profesional, dan akuntabel.

Plt Kajati dalam sambutan mengatakan, melalui konsolidasi teknis ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah dan komitmen seluruh jajaran Kejaksaan se-Sulawesi Utara dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara pidana umum, khususnya terkait tindak lanjut putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi.
Selain itu, Feri Tas juga menegaskan pentingnya penguatan kualitas pembuktian dalam penanganan perkara pidana menyusul evaluasi terhadap empat putusan bebas. Evaluasi tersebut menjadi perhatian serius, terutama dalam memastikan setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah didukung alat bukti yang sah, kuat, dan mampu membuktikan keterlibatan terdakwa.
“Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan evaluasi penanganan perkara pidana yang menyoroti dua aspek penting, yakni ketepatan pembuktian di persidangan dan ketuntasan pelaksanaan putusan,” ujarnya.
Lanjutnya, Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi akhir September lalu terkait penerapan KUHP dan KUHAP nasional. “Jika sebelumnya fokus pembahasan berada pada penerapan regulasi baru, kali ini evaluasi diarahkan pada implementasinya melalui putusan pengadilan serta pelaksanaan tugas penuntut umum,” jelasnya.
Perhatian terhadap kualitas penanganan perkara semakin menguat setelah Kejaksaan Agung menggelar diskusi pada 17 November 2026 mengenai konsekuensi berlakunya SEMA Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam ketentuan tersebut, Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP baru menutup upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Sementara itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa upaya hukum banding juga tidak tersedia terhadap putusan bebas dalam perkara yang tunduk pada KUHAP baru.

Jaksa Agung mengingatkan pentingnya memperkuat kualitas penanganan perkara sejak tahap awal. Senada dengan hal tersebut, Wakil Jaksa Agung menekankan perlunya pengendalian perkara serta koordinasi antara penyidik dan penuntut umum guna mengantisipasi potensi terjadinya putusan bebas.
Dalam evaluasi terhadap empat putusan bebas, ditemukan sejumlah persoalan pembuktian yang menjadi catatan penting bagi jajaran penuntutan.
Pertama, terdapat perkara yang peristiwanya dapat diterangkan, tetapi hubungan antara peristiwa, barang bukti, dan terdakwa belum terbukti secara meyakinkan.
Kedua, ditemukan keterangan sejumlah saksi yang ternyata bersumber dari satu orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah saksi tidak serta-merta memperkuat pembuktian apabila sumber pengetahuannya tetap sama.
Ketiga, terdapat perkara yang bertumpu pada pengakuan terdakwa, tetapi pengakuan tersebut kemudian dicabut. Sementara itu, bukti independen yang menghubungkan terdakwa dengan perbuatan pidana belum memadai.
Keempat, ditemukan tuntutan pidana penjara terhadap Anak yang belum berusia 14 tahun saat melakukan perbuatan. Padahal, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa terhadap Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan.
Hal yang menjadi perhatian khusus, sejumlah kekurangan pembuktian tersebut sebenarnya telah teridentifikasi dalam petunjuk P-19. Namun, persoalan serupa kembali muncul dan menjadi faktor yang menentukan hasil persidangan.
Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi terhadap kualitas penelitian berkas perkara serta dasar pertimbangan dalam penerbitan P-21. Kelengkapan berkas perkara, tegasnya, tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya persyaratan administratif. Lebih dari itu, seluruh alat bukti harus mampu membuktikan adanya perbuatan pidana, siapa pelakunya, serta kesalahan yang dipersyaratkan oleh undang-undang.
Melalui evaluasi tersebut, seluruh jajaran penuntutan diharapkan menjadikan setiap putusan pengadilan sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan ketelitian, profesionalitas, dan kualitas pembuktian.
Penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal juga menjadi kunci agar setiap perkara yang diajukan ke persidangan benar-benar memiliki landasan pembuktian yang kuat.
Dengan demikian, penerapan KUHP dan KUHAP nasional tidak hanya tercermin dalam penyesuaian prosedur hukum, tetapi juga dalam peningkatan kualitas penegakan hukum yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.***
Editor : Sandy Bawoel







