KOTAMOBAGU – Wakili Wali Kota, Asisten ll Bidang Ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Adnan Masinae membuka Focus Group Discussion (FGD) studi kelayakan sistem informasi demografi yang bertempat di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Kamis (11/12/2025).
Dalam sambutannya, Adnan Masinae menekankan pentingnya penyusunan data demografi yang tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pemerintah.
“kegiatan Hari ini adalah pemaparan tindak lanjut, pengisian Formulir atau hal – hal dasar yang mendesak yang akan dimasukkan dalam kegiatan, baik kebijakannya, arah kebijakannya, atau program kerjanya. Ini penting karena pusat datanya semuanya ada disini, sebab kita salah saja mengarahkan disini maka kita akan melempem karena ini arah kebijakan, salah arah kebijakan ditetapkan apapun yang kita isi didalamnya akan salah,” ucap Adnan.
Ia juga menyoroti persoalan ketidakakuratan data yang kerap menjadi perdebatan, termasuk dalam pembahasan APBD bersama DPRD, khususnya terkait program Anak Asuh.
“Persoalan data demografi menjadi salah satu problem besar. Misalnya program Anak Asuh, kita tidak tahu secara pasti siapa yang berhak, siapa yang menjadi bapak asuh, dan berapa jumlah anggarannya. Selama ini kita lebih banyak hanya menyampaikan angka-angka berdasarkan data yang tidak kredibel dan tidak valid,” lanjutnya.
Adnan menyebut bahwa perbedaan data dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perlunya sistem yang lebih solid.
“Datanya simpang-siur. Tahun 2023 sekitar lima ribu, 2024 tiga ribu, 2025 enam ribu. Updating berkembang, tapi kita tidak mengikuti perkembangan itu. Jika ada sistem seperti ini, kita tidak lagi kesulitan mencari data,” ungkapnya.
Melalui FGD ini, ia berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi nyata untuk penyusunan sistem informasi demografi yang lebih terarah dan dapat menjadi basis keputusan pembangunan daerah.
“Kehadiran bapak dan ibu dalam kegiatan ini sangat kami harapkan memberikan arah yang lebih baik. Dengan memiliki database yang kuat, tim penyusun kegiatan dapat bekerja lebih tepat sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan,” tutupnya.***
