BMRTIMESMANADO – Memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua, Senin (16/11/2026).
Penandatanganan PKS tersebut berlangsung di ruang kerja Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, yang menerima langsung kunjungan jajaran manajemen BSI Area Manado.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun koordinasi yang harmonis antara institusi penegak hukum dan lembaga perbankan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya membangun kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada kesepakatan formal, tetapi juga mengedepankan profesionalitas, integritas, komunikasi efektif, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo menekankan bahwa hubungan antarlembaga harus dibangun atas dasar saling menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin dapat berjalan secara proporsional dan memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak.

Adapun jajaran BSI Area Manado yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Syarief Hidayat Tuanaya selaku Area Manager BSI Area Manado, Miftakhul Farid selaku Area Collection & Recovery Manager Manado, Aladin Muchlis selaku Collection & Recovery Officer Area Manado, Pingkan Kaligis selaku Funding Relationship Manager, serta Nadila N. P. Lahabu dan Moh. Fahri Ali Mamonto dari Account Maintenance.
Melalui penandatanganan kerja sama ini, kedua institusi berharap hubungan kemitraan yang telah terbangun dapat terus dikembangkan melalui koordinasi dan komunikasi berkelanjutan.
Lebih dari sekadar penandatanganan dokumen, kerja sama tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya sinergi kelembagaan yang produktif, dengan tetap menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan kepastian hukum.

Kejati Sulawesi Utara dan BSI pun menegaskan komitmen untuk membangun hubungan kelembagaan yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing institusi.***
Editor : Sandy Bawoel







