BMRTIMES.COM, MANADO – Integritas dan komitmen antikorupsi menjadi harga mati bagi setiap anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa integritas, kewenangan yang dimiliki justru berpotensi menjadi pintu masuk penyalahgunaan kekuasaan.
Pesan tegas tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo, saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2026), di Swiss-Belhotel Manado.
Mengangkat tema optimalisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas legislatif, khususnya dalam mengawal kebijakan anggaran daerah agar transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam materi bertajuk “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi”, Dr. Ferrytass menegaskan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut bukan sekadar kewajiban kelembagaan, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan publik dan penggunaan keuangan daerah benar-benar berjalan sesuai aturan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya dilakukan ketika persoalan sudah muncul. Pencegahan justru harus dimulai sejak tahap awal, mulai dari perencanaan program, pembahasan regulasi, pengalokasian anggaran hingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian serius di antaranya konflik kepentingan, manipulasi anggaran, proyek titipan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, seluruh potensi penyimpangan tersebut hanya dapat dicegah melalui pengawasan yang objektif, konsisten, dan berlandaskan integritas.
Checks and Balances, Bukan Ruang Intervensi Kepentingan
Dalam kesempatan itu, Dr. Ferrytass turut menyoroti pentingnya membangun hubungan kerja yang sehat dan proporsional antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Prinsip checks and balances harus menjadi landasan dalam setiap proses pembahasan anggaran. Perbedaan kewenangan antara legislatif dan eksekutif semestinya menjadi kekuatan untuk saling mengawasi dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung efektif, transparan, serta akuntabel.
Jangan sampai proses pembahasan anggaran justru dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Pesan penting yang ditekankan dalam pemaparan tersebut adalah bahwa besarnya kewenangan harus selalu diimbangi tanggung jawab moral dan integritas. Sebab, kewenangan tanpa integritas berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, komitmen antikorupsi harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut kepentingan dan uang rakyat.
Dihadiri Pimpinan dan Seluruh Komisi DPRD Bolmong
Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tony Tumbelaka, Wakil Ketua I Febrianto Tangahu, S.H., dan Wakil Ketua II Sulhan, S.E., S.H.
Turut hadir jajaran Komisi I, yakni Ketua Lingfantri Manggalupang, S.Hi., Wakil Ketua Kusman Mamonto, Sekretaris Markus L. Pandeirot, serta anggota Yanny Ronnytuk, S.Th., Rusli Mamonto, Ratna Rahman, S.E., I Nengah Sukarma, Amri Modeong, dan Moh. Randy Nabongkalon, S.H.
Dari Komisi II hadir Ketua Fitri Koagow, S.Pd., Wakil Ketua Sutarsi Mokodompt, S.Pt., Sekretaris Sindi Yuliani Mokoagow, A.Md.Kep., bersama anggota Supandri Damogalad, S.IP., Wolter Engelbart Barakati, Reki Christian Kaligis, S.Kom., Novrita Simbala, Cindy Meisy Kairupan, SKM, dan Inggrit Rapar.
Sementara Komisi III dihadiri Ketua Robi Momongan, S.Pd., Wakil Ketua Hi. Masri Daeng Masenge, S.E., Sekretaris Yansen Rudolf Mokoginta, serta anggota Etin Mokodompt, Harianti Kiay Mastari, Hermanto Manggo Heriyanto, Arman Mamonto, Hardjono Davis Kalimbe, dan Hj. Nevi Mamonto, S.Pd.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow semakin memperkuat kapasitas dan tanggung jawab kelembagaan dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, serta pengawasan.
Lebih dari sekadar kegiatan pendalaman tugas, Bimtek ini diharapkan menjadi bekal penting bagi DPRD dalam mengawal penyusunan APBD 2027 agar lebih berkualitas, tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bolaang Mongondow.
Sebab, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan integritas.***
Editor : Sandy Bawoel
