BMRTIMES.COM, KOTAMOBAGU – Dugaan korupsi pembangunan Gedung Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Jurusan Perhotelan di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, memasuki babak baru. Dua orang tersangka dalam perkara pembangunan gedung tahun anggaran 2021 dan bantuan peralatan pelatihan vokasi tahun anggaran 2022 resmi diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilaksanakan oleh Tim Penyidik Polres Kotamobagu di Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Senin (9/11/2026).
Dua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial REP dan ABR. Setelah proses penyerahan, keduanya langsung menjalani penahanan tahap penuntutan selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotamobagu.
Dalam perkara ini, REP diketahui merupakan Ketua Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado sekaligus penanggung jawab penerimaan dan pengelolaan bantuan pemerintah. Sementara ABR merupakan kepala tukang sekaligus pelaksana lapangan yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan gedung BLKK.
Pembangunan Hanya Capai 40 Persen
Kasus ini bermula ketika Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado mengajukan proposal bantuan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk pembangunan gedung workshop BLKK Jurusan Perhotelan serta pengadaan peralatan pelatihan vokasi di Desa Bulud.
Pemerintah kemudian mengalokasikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bantuan pembangunan fisik gedung mencapai Rp500 juta, sedangkan bantuan peralatan pelatihan vokasi berdasarkan hasil perhitungan auditor mencapai Rp301.730.244,93.
Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan gedung BLKK diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Progres pekerjaan fisik hanya mencapai sekitar 40 persen.
Sejumlah pekerjaan penting bahkan belum diselesaikan, di antaranya pengacian dinding, pemasangan atap, pengecoran, pemasangan tegel hingga pengecatan.
REP diduga tidak memastikan penyelesaian pembangunan sesuai peruntukan. Sebagian sisa dana juga diduga digunakan untuk kegiatan pembangunan BLKK di lokasi lain.
Sementara ABR diduga bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik, pembelian material serta kebutuhan pembangunan, tetapi pekerjaan tersebut tidak diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
Kerugian Negara Tembus Rp801,7 Juta
Tak hanya pembangunan gedung yang terbengkalai, bantuan peralatan pelatihan vokasi yang telah disalurkan kepada pihak yayasan juga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menunjang kegiatan pelatihan masyarakat.
Akibatnya, tujuan pemerintah menghadirkan fasilitas pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di Desa Bulud tidak tercapai.
Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara Nomor PE.04.03/LHP-252/PW18/5/2023 tertanggal 20 Desember 2023, perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan rincian:
1. Pembangunan fisik BLKK Tahun Anggaran 2021: Rp500.000.000,00.
2. Bantuan peralatan pelatihan vokasi Tahun Anggaran 2022: Rp301.730.244,93.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara mencapai Rp801.730.244,93 atau sekitar Rp801,7 juta.
Terancam Hukuman dalam Perkara Korupsi
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan dengan pasal primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 603 jo. Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Subsider, Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 jo. Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kejaksaan menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama penyalahgunaan bantuan pemerintah yang semestinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dana negara yang dialokasikan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja tidak boleh disalahgunakan atau dialihkan dari tujuan awal pemberiannya.
Kejaksaan juga menyatakan akan terus mengedepankan profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang berkeadilan dalam proses penanganan perkara tersebut.
Kini, setelah pelaksanaan Tahap II, perkara dugaan korupsi yang merugikan negara hingga lebih dari Rp801 juta ini memasuki tahap penuntutan untuk diproses lebih lanjut di pengadilan.***
Editor : Sandy Bawoel
