BMRTIMES.COM, KOTAMOBAGU — Bagian Investigasi Nasional, Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI), Chandra E. Damopolii, mendesak Polres Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pembelian batu hitam yang diduga berkaitan dengan praktik pertambangan ilegal di wilayah Bolsel.
Chandra meminta aparat kepolisian tidak hanya menyoroti aktivitas penambangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pembeli maupun penampung hasil tambang.
Chandra menilai, rantai distribusi dan transaksi hasil tambang perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Sebab, keberadaan pembeli diduga menjadi salah satu faktor yang dapat menopang keberlangsungan aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Kami meminta Kapolres Bolsel menindak tegas para pembeli batu hitam di wilayah Bolsel. Jangan sampai ada pembiaran. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi institusi penegak hukum,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih. Pemeriksaan perlu diarahkan kepada seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan, baik dalam aktivitas penambangan, pengumpulan, pembelian maupun distribusi batu hitam yang diduga berasal dari kegiatan ilegal.
“KANNI berharap Polres Bolsel dapat menindaklanjuti desakan tersebut melalui penyelidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.***
Editor : Sandy Bawoel







